Sejarah BUMD

Lahirnya Badan Pembangunan Internasional atau United States Agency for International Development AS (USAID), misinya mengelola bantuan kemanusiaan & ekonomi bagi negara-negara asing.

Program Pemerintah Pusat dibentuknya Lembaga Keuangan Pedesaan (LKD) atau LKM dengan nama Bank Karya Produksi Desa.

Larangan LKM menggunakan nama Bank berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor B.331/MK/IV/1970, selanjutnya sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/26-UPPB/PPTR bahwa DT. II dapat membentuk Lembaga Keuangan Pedesaan atau LKM.

Provinsi Jawa Barat membentuk Lembaga Keuangan Pedesaan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat Nomor 171/A-V/18/SK/1972 tanggal 1 Juli 1972 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Perkreditan Kecamatan; Surat Keputusan Gubernur Nomor 142/A-II/v/sk/1973; Surat Keputusan Gubernur Nomor 446/A-III/SK/1973; dan Keputusan Gubernur Nomor 581/kep.409-binsar/1986.

Ditindaklanjuti dengan Perda Prop. Daerah Tk. I Jabar Nomor 3 Tahun 1987 tentang LPK = 144 LPK.

Disempurnakan dengan Perda Prop. Daerah Tk. I Jabar Nomor 5 Tahun 1996 tentang PD.BPR LPK = 144 LPK.

Disempurnakan dengan Perda Prov. Jabar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan = 63 PD BPR dan tambahan baru 7 BPR Cirebon dan BPR Karawang dan 82 PD.PK, total 153 lembaga.

Disempurnakan dengan Perda Prov. Jabar Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan = 71 PD BPR dan 82 PDPK.
Disempurnakan dengan Perda Prov. Jabar Nomor 14 Tahun 2006 tentang PD.BPR dan PD.PK = 71 PD BPR dan 82 PDPK.

Disempurnakan dengan Perda Prov. Jabar Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Perda 14/2006 tentang PD.BPR dan PD.PK = 71 PD BPR dan 82 PDPK.

Merger BPR Tasikmalaya, Garut, Cianjur dan Subang sehingga jumlah BPR menjadi 46 BPR dan 82 PD.PK.

Perda Prov. Jabar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan bentuk hukum PD BPR di Kab. Garut, Kab. Cianjur dan Kab. Tasikmalaya menjadi PT BPR.

Disempurnakan dengan Perda Prov. Jabar Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Perda 14/2006 tentang PD.BPR dan PD.PK = 35 PD BPR (tambahan merger BPR Bekasi dan ada 6 proses likuidasi) dan jumlah 14 PDPK merger.
Perda Prov. Jabar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan bentuk hukum PD PK menjadi PT LKM = 14 LKM.
Perda Prov. Jabar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan bentuk hukum PD BPR menjadi PT BPR = amanat BPR Bekasi hasil merger, BPR Ciamis, BPR Majalengka dan Karawang menjadi PT.

Proses Perda Prov. Jabar Tahun 2021 tentang Perubahan bentuk hukum PD BPR di Kab. Bogor, Kab. Indramayu dan Kab. Cirebon menjadi PT BPR.

tes

teessssss